TAK KUNJUNG DIANGKAT, TENAGA HONORER K2 ANCAM KEPUNG ISTANA NEGARA

Tak juga diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) oleh pemerintah pusat maupun daerah. Forum Tenaga Honorer Katagori 2 (FTHK) Kabupaten Cirebon melakukan sosialisasi kepada anggotanya rencana keberangkatannya untuk mengepung Istana Negara di Ibukota selama dua hari, pada 10 Februari 2016.

Nantinya, tenaga honorer kategori dua (K2) asal Kabupaten Cirebon akan bergabung dengan ribuan K2 dari berbagai daerah di Indonesia di Jakarta, untuk menyampaikan aspirasinya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), DPR-RI dan kementrian lainnya.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Forum Tenaga Honorer Katagori 2 (FTHK) Kabupaten Cirebon, Wardi sesuai melakukan pertemuan dengan ratusan tenga K2 di Gedung PGRI yang berada di Jalan Sunan Drajat, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Rabu (27/1).

Dalam pertemuan kali ini,  FTHK  mengundang Ketua PGRI Kabupaten Cirebon, Ketua PGRI Provinsi Jawa Barat dan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Kehadiran mereka, sangatlah diperlukan agar bisa mengetahui kondisi yang sebenarnya. Selain itu, dukungan PGRI baik di dearah, provinsi dan pusat kepada K2 selama ini sangat terasa, termasuk DPRD.

“PGRI pusat, provinsi dan daerah sudah berupaya beberapa kali melayangkan surat kepada menteri bahkan presiden dalam memperjuangkan K2,” jelas Wardi.

Dikatakannya, tenaga honorer K2 ini sudah mengabdikan diri puluhan tahun, bahkan ada yang mengabdi selama 30 tahunan. K2 ini, tidak semuannya guru namun ada juga yang bekerja di Dinas Kesehatan, dan dinas-dinas lain di lingkup Pemkab Cirebon.

“K2 itu mayoritasnya sih guru, tetapi tenaga honorer dari dinas-dinas lain juga ada, dan kami tetap memperjuangkannya,” ujarnya.

Mereka juga meminta sekaligus memohon agar pemerintah daerah bisa mengangkat K2 menjadi CPNS daerah. Pengangkatan itu sebagai bentuk penghargaan kepada putra daerah yang telah mengabdi cukup lama bagi daerahnya. Pemda, setidaknya K2 dijadikan honor daerah (honda) agar setiap bulannya mendapatkan penghasilan yang layak dan manusiawi.

“Sambil menunggu proses perubahan peraturan pemerintah dari pusat tentang penyelesaian tenaga honorer K2. Saya berharap Bupati Cirebon  dan Ketua DPRD Kab Cirebon membuat suatu keputusan atau peraturan, agar K2 bisa mendapatkan tunjangan daerah, insetntif daerah, gajih 13, dan tunjangan hari raya yang dibiayai dari APBD,” ujarnya.

Selama ini tunjangan tersebut hanya milik PNS saja, padahal dalam pengabdian terhadap daerah dan Negara K2 juga sama. Ini jelas-jelas ada diskriminasi yang dirasakan K2, padahal mereka (K2) memiliki keluarga, namun rela mengabdikan diri dengan penghasilan ratusan ribu per bulan.

(Sumber : http://news.fajarnews.com/ )

Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya.....

Tweet