Semangat pagi... hadiah yang terindah untuk kita semua....
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendukung kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PANRB) dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer kategori II (K2) di Indonesia dan Satpol PP. DPD sepakat penyelesaian masalah honorer K2 dan Satpol PP harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dukungan DPD tersebut tertuang dalam hasil rapat antara Komite 1 DPD RI dengan Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi, Senin (22/2/2016) ini.
"Komite 1 DPD RI meminta penyelesaian masalah tenaga honorer kategori 2 dan Satpol PP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memberikan rasa keadilan baik melalui jalur PNS atau PPK," kata Ketua Komite 1 DPD RI, Ahmad Muqowam.
Sebelumnya, Komite 1 DPD meminta Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi melakukan pemetaan untuk memenuhi kebutuhan dan distribusi pegawai ASN di daerah, tenaga pendidik dan tenaga medis dalam rangka peningkatan pelayanan di daerah terpencil dan terluar, serta tenaga penyuluh pertanian di masing-masing daerah secara proporsional.
Dalam kesempatan rapat kerja itu Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi kembali menyampaikan dalam penyelesaian masalah tenaga honorer K2, pemerintah berpegang pada aturan perundang- undangan. Sebagai Menteri dirinya tidak dapat membiarkan rekruitmen ASN bertentangan dengan Undang-Undang.
"Didesak-desak seperti apapun pemerintah tidak mungkin menabrak Undang-Undang. Bisa saja suatu saat nanti kebijakan mengangkat ASN tanpa mengikuti UU dipermasalahkan pemerintah berikutnya dan jajaran kami bisa tersangkut masalah hukum," kata Yuddy.
Usai rapat kerja dengan DPD RI, Menteri Yuddy kemudian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI untuk membahas penanganan tenaga honorer K2. Kesimpulan rapat kerja yang dibacakan oleh Ketua Komisi II, Rambe Kamarul Zaman, berisi dua poin.
Poin pertama, Komisi II DPR RI dan Kementerian PANRB berkomitmen untuk menyelesaikan masalah honorer K2 untuk mendapatkan jalan keluar dengan mencari payung hukum dan dibicarakan dalam forum yang lebih tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Poin kedua, Komisi II DPR RI dengan Kementerian PANRB sepakat untuk mengacu pada kesimpulan sebelumnya yaitu Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BKN, LAN, Kemenkeu dan Kemenkumham sepakat mendukung pendanaann untuk rekrutmen tenaga honorer K2 melalui dukungan anggaran tahun 2016, yakni melalui mekanisme realokasi anggaran atau pengajuan tambahan pagu dengan persetujuan Kementerian PANRB dan BKN. [fad]
- See more at: http://nasional.inilah.com/read/detail/2276067/dpd-dukung-menteri-yuddy-selesaikan-honorer-k2#sthash.Xc7wrZpP.dpuf
( Sumber : http://www.cnnindonesia.com )
Sekian informasi yang dapat kami sampaikan .... semoga bermanfaat...
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendukung kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PANRB) dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer kategori II (K2) di Indonesia dan Satpol PP. DPD sepakat penyelesaian masalah honorer K2 dan Satpol PP harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dukungan DPD tersebut tertuang dalam hasil rapat antara Komite 1 DPD RI dengan Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi, Senin (22/2/2016) ini.
"Komite 1 DPD RI meminta penyelesaian masalah tenaga honorer kategori 2 dan Satpol PP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memberikan rasa keadilan baik melalui jalur PNS atau PPK," kata Ketua Komite 1 DPD RI, Ahmad Muqowam.
Sebelumnya, Komite 1 DPD meminta Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi melakukan pemetaan untuk memenuhi kebutuhan dan distribusi pegawai ASN di daerah, tenaga pendidik dan tenaga medis dalam rangka peningkatan pelayanan di daerah terpencil dan terluar, serta tenaga penyuluh pertanian di masing-masing daerah secara proporsional.
Dalam kesempatan rapat kerja itu Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi kembali menyampaikan dalam penyelesaian masalah tenaga honorer K2, pemerintah berpegang pada aturan perundang- undangan. Sebagai Menteri dirinya tidak dapat membiarkan rekruitmen ASN bertentangan dengan Undang-Undang.
"Didesak-desak seperti apapun pemerintah tidak mungkin menabrak Undang-Undang. Bisa saja suatu saat nanti kebijakan mengangkat ASN tanpa mengikuti UU dipermasalahkan pemerintah berikutnya dan jajaran kami bisa tersangkut masalah hukum," kata Yuddy.
Usai rapat kerja dengan DPD RI, Menteri Yuddy kemudian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI untuk membahas penanganan tenaga honorer K2. Kesimpulan rapat kerja yang dibacakan oleh Ketua Komisi II, Rambe Kamarul Zaman, berisi dua poin.
Poin pertama, Komisi II DPR RI dan Kementerian PANRB berkomitmen untuk menyelesaikan masalah honorer K2 untuk mendapatkan jalan keluar dengan mencari payung hukum dan dibicarakan dalam forum yang lebih tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Poin kedua, Komisi II DPR RI dengan Kementerian PANRB sepakat untuk mengacu pada kesimpulan sebelumnya yaitu Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BKN, LAN, Kemenkeu dan Kemenkumham sepakat mendukung pendanaann untuk rekrutmen tenaga honorer K2 melalui dukungan anggaran tahun 2016, yakni melalui mekanisme realokasi anggaran atau pengajuan tambahan pagu dengan persetujuan Kementerian PANRB dan BKN. [fad]
- See more at: http://nasional.inilah.com/read/detail/2276067/dpd-dukung-menteri-yuddy-selesaikan-honorer-k2#sthash.Xc7wrZpP.dpuf
( Sumber : http://www.cnnindonesia.com )
Sekian informasi yang dapat kami sampaikan .... semoga bermanfaat...
0 Response to " TERBARU....DPD DUKUNG MENTERI YUDDY SELESAIAKN HONORER K2....."
Post a Comment